Hati-hati, ada 83 akun Palsu Facebook

Ternyata Facebook memiliki puluhan juta akun palsu. Pemilik akun palsu pada jejaring sosial ini tercatat mencapai 83 juta akun.

Dalam laporan yang diterbitkan pekan ini, Facebook mengatakan 8,7% dari 955 juta pengguna aktifnya kemungkinan besar adalah palsu. Perkiraan itu muncul di tengah keprihatinan soal nilai pasaran perusahaan itu. 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

• Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

• Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Keuangan Kepenghuluan
  • Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  • Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pemberian Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah

Kesebelasan IPR Komisariat Rokan Hilir Yogyakarta Sukses Mengakhiri Turnament Football

Kesebelasan tuan rumah sebagai penyelenggara turnamen Rohil Cup 2011 berhasil meraih juara tiga setelah mengalahkan kesebelasan Inhu dengan skor telak 6-0. Sedangkan Tim Natuna FC berhasil menggondol trophy juara satu beserta uang pembinaan kemudian sebagai juara kedua Kampar FC. Pertandingan cabang olah raga sepakbola antar komisariat Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY) se-Riau dan Kepulauan Riau itu berlangsung sejak tanggal 5 Desember hingga 25 Desember 2011 Minggu Kemaren. Demikian dikatakan oleh Abdul Muluk kepada KABARROHIL ketika dihubungi, Senin (26/12) kemaren.

Izin HTI dari MenHut, Di tolak oleh Bupati Rokan Hilir

Pekanbaru - Bentuk kesewenangan Pemerintah Pusat lewat Menteri Kehutanan dengan mengeluarkan izin Hutan Tanaman Industri mulai mendapat penentangan. Bupati Rokan Hilir (Rohil), Anas Maamun, dengan tegas menolak konsesi HTI di wilayahnya.

"Izin konsesi HTI yang dikelurkan pemerintah pusat itu di tempat kami ini tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Saya tidak mungkin membela perusahaan yang datang belakangan," kata Anas kepada wartawan, Rabu (7/07/2010).

RLH di Sinoboi, mengantarkan Mantan KUA Jadi Tersangka

Setelah sekian lama melakukan penyelidikan dan penyidikan akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir menetapkan dua tersangka dalam kasus 50 unit Rumah Layak Huni (RLH) yang bermasalah di Kecamatan Sinaboi. Kedua tersangka tersebut, masing-masing adalah Za (35), mantan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sinaboi yang bertindak sebagai sub kontraktor dan RA (32), yang bertindak sebagai pelaksanaan lapangan proyek tersebut. Kedua tersangka awalnya dipanggil pihak Kejari dan dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin (15/8) sekitar pukul 10.00 Wib kemarin. Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan dan terbukti telah merugikan negara, akhirnya kedua pria itu ditetapkan sebagai tersangka pada sore harinya. Bahkan, malam itu juga keduanya dititipkan ke Lapas sambil menunggu proses persidangan berlangsung.

H.Suyatno sebagai inspektur Upacara 17 Agustus di Rohil

Persoalan anak bangsa merupakan persoalan bersama. Kita lahir memang berbeda namun daerah negeri ini tidak pernah untuk dibeda-bedakan. Bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam kemajuan baik berbangsa maupun berdemokrasi namun kekurangan masih saja ada, Hal ini patut diakui. Demikian ditegaskan oleh wabup H.Suyatno dalam sambutan Gubri yang dibacakannya pada saat upacara 17 Agustus 2011 di halaman kantor Bupati jalan Merdeka bagansiapiapi, Rabu (17/8). Wabup H.Suyatno selaku inspektur Upacara (Irup) pada upaara ini. Hadir saat itu seluruh kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh SKPD dilingkungan pemdakab Rohil dan taruna IPDN dalam melakukan praktek lapangan.

Ketua PWI Rohil Harry Muryadi Akhirnya Dilantik

Pekanbaru (riauoke.com) Muryadi, Ketua Terpilih PWI cabang Rokan Hilir, akhirnya dilantik di aula PWI Riau di Jalan Sumatera, Pekanbaru, Kamis (20/7/2011) oleh Ketua PWI Riau H Dheni Kurnia.

Muryadi telah terpilih sejak tujuh bulan lalu dalam muscab luar biasa PWI di Bagansiapiapi bebarap waktu lalu. Karena  kendala teknis, ia baru dapat dilantik hari ini. Tampak hadir para pengurus PWI Cabang Riau, para pimpinan Media dan beberapa wartawan dari Rokan Hilir pada acara yang berlangsung aman dan lancar itu.

Muryadi mengatakan, ia akan menjalankan amanah sebagai ketua PWI Rokan Hilir dengan sebaik-baiknya hingga habis masa jabatannya kelak.

PWI Perwakilan Rokan Hilir merupakan PWI perwakilan tertua di Riau,  dan dibawah kepemimpinan Muryadi PWI di Bagan siapi-api harus dibesarkan, Ujar Ketua PWI H Dheni Kurnia, ” Kita dari PWI Cabang siap mem back-up agar PWI Rohil maju dan berkembang dengan baik, ujar Dheni. sumber : riauoke

Bupati H.Annas Maamun Pimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI ke-66

Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) H.Annas Maamun meyakini pembangunan daerah Rokan Hilir menjadi lebih baik dan bagus dimasa-masa kedepan. Terutama dimasa periode kedua kepemimpinannya bersama wabup H.Suyatno dengan program jangka pendek dan program jangka panjang didalam pemerataan pembangunan disegala bidang untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten Rokan Hilir. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Annas di arena taman budaya jalan kecamatan batu enam bagansiapiapi, Rabu (17/8). 

Wakil Bupati Rohil Lantik Dua Puluh Tujuh Pejabat Eselon II dan III

Wabup H.Suyatno mengaharapkan kepada aparatur di pemerintahan kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dapat melaksanakan amanah yang diemban sehingga membawa kearah yang lebih maju lagi didalam menyelesaikan tahapan-tahapan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir. Hal tersebut ditegaskan oleh Wabup H.Suyatno ketika acara pelantikan pejabat eselon II dan Pejabat eselon III di lingkungan Pemdakab Rokan Hilir yang digelar di lantai IV kantor Bupati jalan merdeka Bagansiapiapi, Sabtu (6/8).

Malam Renungan Suci Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Bagansiapiapi

Renungan malam di gelar di taman makam pahlawan kusuma bhakti jalan Utama bagansiapiapi, (16/8). Renungan malam hari kemerdekaan tersebut untuk memperingati jasa para pahlawan kemerdekaan. Ditaman makam pahlawan kusuma bhakti telah dimakamkan beberapa pejuang kemerdekaan republik Indonesia. Acara renungan malam dengan penerangan api obor itu berlangsung hikmat. Acara itu juga dilihat oleh masyarakat setempat. 

Inspektur acara renungan malam itu ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan. Hadir dalam renungan suci para pahlawan kemerdekaan tersebut Bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun, wabup H.Suyatno, kapolres Rohil AKBP Bambang Soedarmadji,Sik, Kepala kejari Bagansiapiapi Rohil, beberapa anggota DPRD Rohil, beberapa kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil, pasukan kepolisian, pasukan TNI ABRI, pramuka, dan Satpol PP. Ditemui KABARROHIL, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan menegaskan bahwa renungan suci ini di gelar untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwanya untuk bangsa dan negara. “Telah dimakamkan beberapa pahlawan pejuang kemerdekaan republik Indonesia di taman makam pahlawan kusuma Bhakti ini. Kita menyelenggarakan renungan suci di malam kemerdekaan ini untuk mengenang jasa para pahlawan tersebut,”tandasnya. sumber : kabarrohil

Rokan Hilir Akan Dijadikan Kota Minapolitan

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.

Minapolitan terdiri dari kata mina yang berarti ikan dan kata politian (polis) yang berarti kota. Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Dengan kata lain Minapolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan  dan lain-lain.

Sebagai program lima tahun kedepan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun kawasan minapolitan (kawasan produksi kelautan dan perikanan yang terintegrasi) di 28 kabupaten sebagai pilot project untuk meningkatkan produksi perikanan di Indonesia.”Pada tahap awal akan dibangun di 28 kabupaten, dan nanti apabila proyek itu berhasil, pembangunannya akan diperluas ke daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia.
Tujuan program Minapolitan ada tiga tujuan utama yakni pertama, meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas. Kedua, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang adil dan merata. Ketiga, mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya strategi pengembangan Minapolitan dapat memacu percepatan pertumbuhan dan pengembangan sektor perikanan dimasa yang akan datang,
Dalam rangka untuk mengembalikan kejayaan Rokan Hilir di sektor perikanan seperti masa lalu, Menteri Perinkanan dan Kelautan Fadel Muhammad dalam kunjungannya ke Rokan Hilir mengatakan akan menjadikan Kabupaten Rokan Hilir, Riau sebagai salah satu kawasan minapolitan untuk mendongkrak produksi perikanan setempat.

Tujuan pengembangan kawasan minapolitan adalah untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan pertanian, terutama perikanan sebagai kegiatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun persyaratan suatu kawasan dapat dijadikan kawasan Minapolitan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki sumber daya lahan/perairan yang sesuai untuk pengembangan komoditas perikanan.
2. Memiliki berbagai sarana dan prasarana minabisnis yang memadai.
3. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai seperti transportasi , jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.
4. Memiliki sarana dan dan prasarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai seprti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan lain-lain.
5. Kelestarian lingkungan hidup, baik kelestarian sumberdaya alam,   kelestarian sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin

Penetapan kawasan Minapolitan oleh Menteri Kelautan Perikanan RI tersebut merupakan kebijakan nasional dimana pembangunan perikanan kedepan harus berintegrasi sehingga produksi perikanan meningkat dan kesejahteraan pengusaha perikanan juga meningkat.

Konsep minapolitan yang diusun Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memfokuskan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir dalam sebuah kawasan..

“Pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan bisa digerakkan melalui konsep minapolitan,” kata SBY pada pembacaan Nota Keuangan Tahun 2010 dalam sidang paripurna DPR di Jakarta, Senin (16/8).
Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2011 Rp 4,7 triliun, naik dari tahun ini Rp 3,1 triliun. Lewat alokasi anggaran yang kian meningkat itu, kata SBY, pengembangan sektor kelautan dan petikan diharapkan lebih berkualitas.

“Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, sektor ini juga menjadi mendapat perhatian pemerintah,” kata Yudhoyono.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, pengembangan kawasan berkonsep minapolitan memfokuskan perhatian pada aspek wilayah. Di sebuah wilayah bisa dikembangkan sebuah industri kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.

Pendekatan dalam konsep minapolitan, kata Fadel, menganut prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.
Mengingat pengembangan kawasan minapolitan berada di daerah, kata Fadel, pemerintah mensyaratkan enam hal pokok antara lain, adanya rencana strategis (rentra) dan .alokasi APBD dan tata ruang.

Sistem mata rantai produksi hulu dan hilir seperti lahan budidaya dan pelabuhan perikanan. Tersedia fasilitas pendukung seperti keberadaan sarana dan prasarana seperti jalan, pengairan serta listrik.

Menurut Fadel, jika persyaratan tersebut dipenuhi pengembangan minapolitan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan atau masyarakat nelayan di pesisir.

Untuk membangun konsep minapolitan di Rokan Hilir, Fadel menyebutkan tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu pemetaan potensi, komunitas pembudi daya serta lokasi pertambakan ikan.

Program untuk membuat kawasan minapolitan di 28 kabupaten itu direncanakan akan didanai melalui anggaran APBN-Perubahan 2010, yang saat ini pembahasannya masih dalam pembahasan di DPR.Setelah anggarannya ditetapkan dan ke luar, baru akan kami akan menentukan daerah-daerah untuk lokasi pembangunan minapolilan itu.” ucap Fadel.Ia menjelaskan, sudah banyak daerah yang mengajukan surat ke KKP dan meminta agar daerahnya menjadi lokasi pembangunan kawasan minapolitan.

sumber : Bps

Diskusi Berkala (Geliat Lima Tahun Rokan Hilir)

Menjelang helat Akbar politik Kabupaten Rokan Hilir, saya mengajak rekan dan teman teman semua untuk memberikan sedikit afresiasinya, dengan pemikiran yang jernih memotret apa yang telah dihasilkan daerah ini selama lima tahun perjalannnya, minimal hasil diskusi ini dapat menjadi sebuah pemikiran bersama untuk Rokan Hilir kedepan bagi pemimpin baru nantinya.

Namun tanpa mengurangi rasa hormat, sebaiknya diskusi kali ini akan diawali dengan prolog tentang beberapa agenda yang kita anggap penting untuk didiskusikan, Pertama, Pembangunan bidang ke Pemudaan, Kedua, Pembangunan bidang Struktur dan Infra struktur, tiga Pembangunan bidang Agama dan Budaya, Empat Pembangunan bidang Pendidikan, dan Kelima pembangunan bidang ekonomi masyarakat.

Prolog Diskusi

1. Pembangunan Kepemudaan

Berbicara masalah pemuda maka tidak lepas bicara tentang masa depan bangsa, hal ini tidak dapat dipungkiri, sejarah telah membuktikan akan hal itu, yang dimulai dengan gerakan Bung Tomo (yang kita kenal dengan angkatan tahun 20 an), sampai pada gerakan 98 dengan munculnya Reformasi juga dikomando para pemuda yang bergabung dalam gerakan teman-teman Mahasiswa.

Dengan rentang sejarah ini, agaknya mengedepankan pembangunan pemuda disatu daerah sangatlah penting, artinya bidang ini sama dengan mempersiapkan masa dengan sebuah daerah yang lebih baik, inilah yang ingin kita diskusikan pada diskusi seri pertama, sejauh mana pemerintahan H. Annas Ma'amun selama ini melakukan pembinaan dan pembangunan dibidang kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan rasanya tidak cukup hanya dengan memberikan dana suntikan, tanpa memberikan peluang yang sama untuk membangun daerah, selama ini Akses pembangunan bidang kepemudaan baik melalui wadah berhimpun KNPI dan OKP nasional dan Lokal baru setakat santuanan dana, belum mengarah pada program-program pembinaan generasi muda secara menyeluruh, seperti pelatihan-pelatihan kepemimpinan pemuda yang dapat menjadi bekal bagi kader kader pemuda yang lebih baik kedepan tentunya.

Sisi lain, dengan pola santunan inipun menjadikan hampir semua wadah kepemudaan menjadi lembaga yang kurang mandiri atau lebih tragisnya hanya menjadi forum bersama saja, sehingga ideologi pembangunan bagi pemuda tidak tertanam dengan baik, hal ini dapat kita lihat setiap kegiatan kenegaraan pemuda hanya dijadikan peserta serimonial belaka, tanpa melakukan dialog yang dapat menjadikan mereka sebagai pelaku dari pembangunan itu sendiri. Dan tentu saja OKP hanya menjadi wadah pengembira belaka.

Tentu saja hal ini perlu menjadi pikiran kita bersama, dalam perjalanan Kabupaten Rokan Hilir yang telah berumur 11 tahun Gerakan pemuda masih berjalan ditempat kalau tidak dapat dikatakan mati suri sama sekali, sangat wajar kedepan Pemuda dapat menjadi lokomotif dari pembangunan Rokan Hilir yang lagi digalakkan oleh Pemerintah daerah, semoga...!

ditulis oleh : Mardhiah Abwar

Polda Riau Terjunkan Forensik ke Rohil

Kamis, 25/02/2010 23:52 WIB

Menguak Tabir Kematian Perawan Desa

BAGANSIAPIAPI-Kematian perawan desa, Mardiana (21) gadis kembang Desa Labuhan Tangga Besar Hulu Kec Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, akhirnya diusut tuntas. Tim Biddokkes Polda Riau dan Dedi Afandi,Sp.F (dokter forensik) membongkar mayat Mardiana di lahan perkuburan muslim, Kamis (25/2/2010).

Keinginan masyarakat agar otopsi mayat pertama sekali dilakukan di Rohil tersebut dapat menguak tabir kematiannya. Tampak dilokasi perkuburan, Hasanuddin Penghulu Labuhan Tangga Besar Hulu, H Syafri Yunan alias H Peli anggota Komisi I DPRD Rohil, Muslim dari pihak LSM, Sutejo SH dari LBH Amanat Rokan, Aparat dari Polres Rohil dan Polsek Bangko yang mengawasi proses otopsi, tokoh masyarakat yang mengikuti prosesi penggalian kubur dan pengangkatan mayat tersebut untuk diperiksa oleh tim forensik Polda Riau.

Penghulu Labuhan Tangga Besar Hulu Hasanuddin, ketika ditemui mengatakan bahwa dengan adanya otopsi ini maka dapat ditarik benang merah penyebab kematian korban. Dikatakannya penggalian kubur dan membuat tempat dilaksanakannya pembedahan mayat tersebut atas partisipasi masyarakat dan keluarga korban, hingga pelaksanaan penguburannya kembali.

Sementara itu Mahdar (53) datuk dari korban menginginkan juga hal yang sama agar pihak forensik Polda Riau bertindak independen untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa penyebab kematian korban.

Ia menjelaskan, bahwa kematian korban yang dianggap tidak wajar karena mengeluarkan busa dari mulut dan hidung serta darah sehingga pihak keluarga menginginkan kasus tersebut diusut tuntas.

Dijelasakannya, pernah utusan saksi mendatangi keluarga korban agar kasus ini jangan dibeberkan ke publik dan minta diselesaikan secara damai kekeluargaan. "Pihak keluarga korban diminta mentarifkan harga jika kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan," ujar Mahdar kepada Potretnews.Com, Kamis (25/2/2010).

Sedangkan H Syafri Yunan atau biasa dipanggil H Peli anggota Komisi I DPRD Rohil yang diminta tanggapannya dilokasi mengatakan bahwa dengan hasil otopsi ini mudah-mudahan dapat menemukan sesuatu kebenaran oleh keluarga korban.

"Mudah-mudahan dengan hasil forensik membuat keluarga dan masyarakat menerimanya dengan lapang dada meskinpun apapun keputusannya. Kejadian ini (otopsi-red) merupakan yang pertama sekali terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Semoga dengan keputusan tersebut diterima dengan ikhlas dan juga semoga almarhumah dapat diterima disisi Nya," ujar H Peli.

H.Peli juga menginginkan agar pihak media memberitakan sesuai dengan apa yang disaksikan dilapangan. Ia mengharapkan juga, tim forensik ini dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

"Bila dianggap ada kekurangan saat dilakukan otopsi ini diharapkan pihak keluarga siap menerimanya. Kita hanya mengharap dapat mengungkap fakta yang sebenarnya terhadap kasus yang dicurigai oleh masyarakat ini," terangnya. Sedangkan Sutejo,SH dari LBH Amanat Rokan juga menginginkan hal yang sama agar kasus tersebut diusut secara tuntas sehingga tidak ada lagi alibi dari masyarakat tentang penyebab kematian perawan desa tersebut yang tidak terungkap.

"Kita minta hasil forensik Polri tentang kematian perawan desa ini dapat mengungkap motif penyebab kematian korban yang tiba-tiba tersebut. Sebab dengan hasil itu nanti jelas dapat diketahui penyebabnya. Karena dengan dasar itu pihak Polri akan dapat lebih maksimal mengungkap si pelaku yang diduga kuat melakukan perbuatan keji tersebut. Karena diduga si pelaku menggunakan sejenis psikotropika sehingga diduga korban overdosis,” ujar Sutejo yang diidampingi sekretarisnya Muslim.

Ia melanjutkan, pihak Polri dalam menangani kasus ini secara independen sehingga tidak terjadi diskriminasi. Dedi Afandi SpF dokter forensik yang menangani otopsi mayat tersebut mengatakan bahwa hasil dari forensik belum bisa diketahui karena harus dibawa dahulu ke laboratorium forensik di Jakarta dan akan ada pemberitahuan secara resmi yang dikirimkan ke Polsek Bangko. (Jaka)

sumber : Potretnews

IT Hadir di Rokan Hilir

Melihat perkembangan IT semakin hari semakin Booming, tidak di sangkal lagi. Bahwa kebutuhan ITC ( Information Teknologi and Communication ) sudah menjadi Hal Biasa. Hampir semua segmen membutuhkan. Mulai anak TK, sekolah, Perguruan Tinggi, Pemerintah sampai Perusahan dan skrng sudah banyak bergerak di bidang UKM. Dengan tingginya kebutuhan tersebut. Maka Saya Beriniastif berkerjasama dengan Perusahan yang Bonafit dan sudah teruji kehebatannya yang berlokasi di Jakarta.

Tingginya Animo Masyarakat Indonesia dengan melek Dunia IT serta banyak website bermunculan baik yang gratisan mau bayar. Kebutuhan ketersediaan Web Hosting Maupun Domain akhir juga meningkat tinggi di perlukan. Memang banyak yang menyediakan Jasa Web Hosting di Internet tapi kita perlu memilih dari sekian Banyak.

Sebelum membeli domain maupun hosting sebaiknya di perhatikan support yang di sedikan oleh perusahan tersebut, seperti ketersediaan Custumer Service 24 jam, Bahasa Pemrograman yg tersedia seperti ASP & Mysql, CMS, Kapasitas Email, Kemudahan Upload data, Firewall , tersedianya Tool Promosi/iklan, dan tentu yang paling utama yakni Harga murah bukan berarti Kualitas jelek.

Salah satu Warnet di Rokan Hilir mencoba memberi support kebutuhan dunia web hosting dan domain. jika berminat mengetahui bisa di akses di www.rohilhostingcom

Gaji Dokter di Rohil Dipangkas Rp 7,5 Juta

BAGAN SIAPIAPI (satuRiau) - Gaji Dokter (Dr) di Rumah Sakit Umum (RSU) Pratomo di Rokan Hilir dipangkas Pemkab Rohil dari Rp 20 juta, menjadi Rp 12,5 juta untuk dokter spesialis, dan dari Rp 5 juta menjadi Rp3 juta, untuk dokter umum. Pengurangan ini akibat terjadinya defisit anggaran APBD Rohil Tahun 2009.

"Pengurangangan gaji ini bukan saja dialami oleh dokter di RSU Dr. RM. Pratomo, akan tetapi juga dialami oleh semua istansi dan dinas yang ada di Pemkab Rohil. Khusus bagi Dokter, kita sudah memberikan kabar sebelumnya," ujar Direktur RSU Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi, Dahniar.S.Kep.Ns.M.Kes kepad wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/6/09) di Bagansiapiapi.

“Dokter spesialis yang sebelumnya mendapatkan gaji sebesar Rp 20 juta per bulan untuk kini menjadi Rp 12,5 juta. Sedangkan untuk dokter umum, yang sebelumnya mendapatkan gaji Rp 5 juta per bulan kini menjadi Rp 3 juta, dan jumlah itu sudah termasuk dengan tunjangan yang mereka dapatkan setiap bulanya," kata Dahniar.

SUmber : satuRiau

Situs Pemda Rokan Hilir di serang hacker

Beberapa hari ini situs Pemda Rokan hilir saat di buka akan menampilkan "Blank " dimana isinya suspended dan di alih link nya ke alamat http://webiihost.com/suspended.page/.
sampai saat ini belum ada tanda tanda serangan hacker maupun yang bertanggung jawab.

Menilik ke situs resmi milik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian yang beralamat di http://ditjentan.deptan.go.id sempat di serang hacker yang mengaku dari Malaysia. Sebagaimana di publikasi tanggal 5 Juli 2009 di situs populer

semua back up data yang ada di situs itu telah di Hapus. Selain itu situs tersebut menampilkan tiga bendera berwarna hitam purtih milik negara Kerajaan Monako, Polandia, dan Indonesia secara bergantian, dan diakhiri dengan tulisan : “proud to be Indonesian?”.

Penghancur situs juga tak lupa meninggalkan pesan kepada hacker Indonesia dengan menulis: “Jatim Crew, here we come. All DB Dropped, backup deleted! Sorry Admin”. Dan tak lupa menulis “We Dont Hate Indon but we hate Indon’s”.

H Sudarno Mahyudin: Pembina Wahidin Tidak Miliki Itikad Baik

BAGANSIAPIAPI-Koordinator Perguruan Wahidin H Sudarno Mahyudin menilai pihak- pihak yang mengklaim sebagai Ketua Pembina, Anggota Pengawas dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin di Bagansiapiapi tidak memiliki i’tikad baik untuk segera menyelesaikan masalah yang selama ini mendera Perguruan Wahidin demi kelangsungan Perguruan Wahidin dimasa yang akan datang, pernyataan ini terungkap dalam wawancara dengan para wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Sudarno menambahkan substansi dari permasalahan yang dialami oleh Perguruan Wahidin adalah akibat mengangkat pembina yang tidak sesuai dengan undang – undang yayasan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pembina Perguruan Wahidin yang ditunjuk ini berdasarkan kepatutan dan penilaian sepihak dan bukan berdasarkan undang – undang dan AD/ART Yayasan Wahidin sehingga menimbulkan masalah akhirnya.

”Padahal menurut undang – undang ada dua syarat yang sangat penting bagi penunjukan seorang menjadi pembina yayasan yakni orang yang memiliki dedikasi yang tinggi dan mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk yayasan yang digelutinya,” papar Sudarno.

Menurut Sudarno, pada umumnya mereka yang duduk sebagai pembina Perguruan Wahidin sekarang ini merupakan para pengusaha dan kurang memiliki pendidikan tinggi sehingga keputusan – keputusan yang diambil sering secara sepihak, mengangkangi undang – undang dan anggaran dasar yang telah mereka buat sendiri akibat karena mereka tidak memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

“Seharusnya para pembina itu mengayomi, menasehati, membuat program kerja dan mengevaluasi program kerja pengurus dan sekolah akan tetapi itu semua tidak mereka lakukan, sehingga secara tiba – tiba salah seorang dari pembina bernama Ang Tek Sing datang ke sekolah dan mengatakan sekolah dalam keadaan kacau, pengurus akan dibubarkan. Akibat dari pernyataan yang diutarakan oleh salah seorang pembina tersebut maka pengurus secara bulat tidak terima dan mengadu ke pengadilan untuk memohon keadilan. Dari dua kali persidangan di Pengadilan Negeri Rohil gugutan pengurus terhadap keputusan sepihak pembina dimenangkan oleh pengadilan. Adapun tuntutan pengurus yang dikabulkan oleh pengadilan yakni membatalkan pemecatan pengurus dan membatalkan pembubaran pengurus. Sedangkan menyangkut akte notaris bernomor 77 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh,SH di Jakarta dan akte notaris bernomor 44 yang dibuat oleh Notaris Movie Septarita,SH di Tanggerang dinyatakan belum berkekuatan hukum tetap, akibatnya sekarang ini proses hukum terhadap permasalahan ini menjadi status quo,” ujar Sudarno.

Selain itu, tambah Sudarno, kuat dugaan tidak selesainya permasalahan Perguruan Wahidin ini karena ada campur tangan dari pihak ketiga yang memiliki unsur persaingan usaha dan menjatuhkan Perguruan Wahidin agar anak tidak ada lagi anak – anak yang bersekolah di sini. (Jaka)

sumber : potretnews

LSM dan Insan Pers Rohil Bentuk Forum Rohil Watch (FRW)

Semula Bernama Forum Masyarakat Rohil Menggungat

BAGANSIAPIAPI-Elemen masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang terdiri dari LSM dan insan pers sepakat berembuk untuk menyamakan visi dan misi dalam melakukan kontrol sosial terhadap arah pembangunan di daerah untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pertemuan dan deklarasi dilaksanakan di Coffee Shop Hotel Bagan Jalan Sentosa Bagansiapiapi, Rabu (1/7/2009) diikuti oleh puluhan peserta utusan dari LSM dan insan pers.

Menurut Sekretaris Panitia Hariandi Bustam SH maksud dan tujuan dari forum ini sebagai bentuk turut berpartisipasi membantu program pemerintah secara proaktif, terutama dalam memberikan bahan – bahan masukan dan saran yang sifatnya fundamental dan konstruktif dalam upaya mendukung terciptanya pelaksanaan administratur pemerintahan dari praktek penyalahgunaan wewenang agar terciptanya penyelenggaraan negara yang bebas dari segala unsur kolusi, korupsi dan nepoisme sehingga dengan demikian segala tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai dengan hasil optimal.

”Nantinya kegiatan yang akan dilaksanakan seperti meningkatkan sumberdaya manusia melalui segala bidang, memantau kinerja aparatur pemerintahan dan program – program pemerintah, bekerjasama dengan institusi lainnya guna melakukan pemantauan, mengusut dan menindak terhadap pelaku atau tindakan KKN, melakukan penerbitan buku, brosur atau media sebagai upaya mencerdaskan kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Andi, nama panggilan Hariandi.

Karena dengan adanya kontrol sosial arah pembangunan maka jalannya pembangunan akan terarah dengan baik dan sempurna untuk pemerataan pembangunan segala wilayah.

Sementara itu H Norsim K yang merupakan Tokoh Masyarakat Bangko yang didaulat menjadi ketua forum mengatakan, selama ini sering kita melihat yang bengkok yang tidak sesuai aturan maka dengan adanya forum ini mari sama – sama kita luruskan, untuk itu nama forum ini jangan mencirikan anarkisme maka perlu kita carikan dengan nama yang memiliki kebaikan untuk kita semua, itupun kalau disetujui secara mufakat bersama – sama.

Selanjutnya H Norsim menyatakan, ”Kita jangan risih untuk mengemukakan suara dimuka umum. Katakanlah yang salah jika itu salah ataupun katakan yang benar kalau itu memang benar.”

Karena menurutnya meskipun orang nomor satu yang salah kita harus berani mengemukakannya sesuai dengan fakta dan data yang benar.

Tampak yang ikut dalam acara itu Kamal Sekretaris LSM Tikor Rohil, Juliana LSM PPSW, Amrial Ketua LSM FKMB, Bustami Ketua LMR RI Rohil, Jaka Abdillah Ketua LSM Bono Rokan, Abasrusah Sekretaris LSM Perol, Rusli Ketua LSM Perol, Hendik Fasya Ketua LP3 APBD RH, Fandi Gunawan anggota LSM Waiti, Saiful anggota LSM Waiti, Oyon Satria Sekretaris LP3 APBD RH, Hariandi Bustam Ketua LSM KPPKN Rohil, H.Norsim K tokoh masyarakat Bangko, Hermanto Ketua LSM Tikor Rohil, H.T Yudiansyah Ketua LSM Marak, Sutejo Sekjen Aliansi LSM Rohil, Kurniasih anggota LSM Fortaran, Mardiono anggota LSM Fortaran, Jhonathan Debat Nafie Ketum LSM Forkom AKPP Rohil dan beberapa orang insan pers.

Sebelumnya nama forum yang akan dibentuk bernama Forum Masyarakat Rohil Menggungat tetapi setelah pertemuan dan deklarasi ini maka namanya diganti menjadi Forum Rohil Watch (FRW), perubahan nama ini atas kesepakatan bersama peserta yang hadir dengan Ketua Umum H Norsim K dan Sekretaris Umum Hariandi Bustam,SH dan susunan personalia.

sumber : potretnews

LSM Minta Pemkab Rohil Tertibkan Bangunan Ruko Ilegal

KabarIndonesia - Kesadaran masyarakat mengurus izin dan persyaratan untuk mendirikan bangunan rumah dan ruko dinilai masih kurang. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya bangunan bertingkat yang berdiri tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ironisnya, Pemkab Rohil melalui instansi terkait belum melakukan tindakan tegas sebagai upaya hukum untuk melakukan penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB
tersebut apalagi banyak bangunan yang baru dibangun tidak memakai plang IMB sesuai peruntukan bangunan.

Direktur Eksekutif LSM Bono Rokan, J. Abdillah kepada Pewarta HOKI, Rabu (24/6) hari ini mengatakan menilai Pemkab
Rohil perlu melakukan penertiban agar ada kesadaran dari masyarakat dan menjadi contoh yang baik bagi pemilik bangunan lainnya sehingga bangunan dan peruntukannya
sesuai dengan izin yang diberikan.

J.Abdillah menambahkan, selama ini para pemilik bangunan menyalahi fungsi bangunan yang diperuntukan untuk tempat tinggal menjadi tempat penangkaran walet yang jumlahnya semakin hari semakin banyak di Kota Bagansiapiapi, sementara pemilik ruko hanya mengajukan izin tempat tinggal dan bukan tempat penangkaran walet.

“Lihat saja ruko yang berjejer dikota sampai empat, lima tingkat bahkan ada yang enam dan tujuh tingkat, peruntukan lantai satu dan dua sebagai tempat tinggal atau kantor tetapi selebihnya merupakan sarang burung walet, lambat laun Kota Bagansiapiapi ini akan dikepung oleh sarang walet,”ujarnya.

Menyangkut izin yang diperlukan oleh pemilik ruko, J.Abdillah menilai keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sebagai kantor pelayanan satu atap yang dibentuk melalui SOT perlu dilakukan pembenahan.

“Ada perbedaan antara KPT di Rohil dengan
daerah lainnya, pengurusan izin di KPT Rohil tidak ubahnya sebagai loket calo yakni hanya sebatas menerima berkas kemudian ditelaah izin apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudian diantar ke dinas terkait untuk dikeluarkan izinnya. Inikan aneh karena seharusnya yang namanya kantor pelayanan satu atap sudah seharusnya mengeluarkan segala izin yang diperlukan oleh masyarakat melalui KPT, untuk itu Bupati Rohil H.Annas Maamun perlu merumuskan kembali kebijakan dan pengaturan tentang tupoksi dari KPT sebagai kantor pelayanan satu atap agar dapat diberdayakan dan diandalkan,” paparnya J.Abdillah.

Selain itu, dibutuhkan peran aktif instansi terkait untuk memberikan masukan kepada Bupati Rohil agar penataan kelembagaan perangkat kerja daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance dan clean goverment.

"Ke depan Pemkab Rohil harus menempuh langkah tegas dan berwibawa untuk menertibkan ruko – ruko yang tanpa izin baik di Kota Bagansiapiapi maupun di kecamatan atau di kepenghuluan lainnya diwilayah Rohil, sebab pembangunan yang dilakukan tanpa izin dan sporadis dapat dikategorikan melanggar tata ruang daerah dan merugikan negara karena hilangnya sumber pemasukan asli daerah," terangnya. ( * )

sumber : kabarindonesia

Ormas Minta Kepala Kesbangpolmas Rohil Dicopot

KabarIndonesia - Jika Tidak Mengklarifikasi Pernyataannya yang mengatakan bahwa LSM,OKP dan Ormas Hanya Gertak cari Uang LSM,OKP dan Ormas Rohil Minta Kepala Kesbangpolmas Rohil di Copot

BAGANSIAPIAPI-Beberapa LSM,OKP dan Ormas merasa berang terkait pernyataan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas (Kesbangpomas) Kabupaten Rokan Hilir, Gamal Abdul Naser belum lama ini. Menindak-lanjuti hal tersebut Sabtu (23/05) kemarin sejumlah LSM , OKP dan Ormas menggelar rapat bersama. Tiga opsi hasil rapat bersama ini salah satunya yang disepakati , yakni mereka meminta Bupati Rokan Hilir, H. Annas Maamun agar mencopot Gamal Abdul Naser dari jabatannya.
Demikian dikatakan Ketua LSM Sekoci Indoratu Kabupaten Rohil, Hendri Fasya,SE kepada Pewarta HOKI, Minggu (24/5) hari ini.Menurutnya berdasarkan rapat yang digelar gabungan LSM dan ormas ini, ada tiga opsi yang disampaikan, yakni bahwa yang bersangkutan harus segera mengklarifikasi dan membuat pernyataan permohonan maaf yang di tujukan kepada LSM, OKP dan Ormas se Kabupaten Rohil, melalui Media Cetak Nasional dan Lokal.

Selanjutnya tim ini juga akan melaporkan Gamal Abdul Naser kepada Pihak yang berwajib dengan dugaan tuduhan pencemaran nama baik. Dan yang terakhir Tim Gabungan LSM, OKP dan Ormas ini meminta kepada Bupati Rohil, agar, me-non jobkan Gamal Abdul Naser.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kesbangpolmas Kabupaten Rohil, Gamal Abdul Naser ketika di Konfirmasi Minggu (24/4) hari ini, membantah bahwa apa yang disampaikan oleh LSM, Ormas dan OKP, tersebut merupakan hanya kesalah pahaman dalam menginterprestasikan kalimat saja. Menurutnya apa yang di sampaikan LSM tersebut tidaklah maksudnya seperti itu. Menurut Gamal yang dimaksudkan adalah agar LSM , OKP, dan Ormas di Rohil agar mendaftarkan diri ke Kesbang kemudian mari kita sama-sama sejalan untuk memberikan konstribusi untuk pembangunan di Kabupaten Rohi.,

”Mereka itukan mitra saya, mana mungkin saya mengucapkan hal yang demikian dengan mereka, mungkin mereka saja yang salah artikan tentang statement saya di salah satu media tersebut,”papar Gamal Abdul Naser.

Meski demikian secara terbuka Gamal Abdul Naser baik secara pribadi dan atas nama jabatan meminta maaf kepada LSM, OKP dan Ormas tersebut.

“Yang perlu diingat bahwa niat saya baik dan tulus tidak lebih dari itu,” jelas Gamal Abdul Naser (*)

sumber : kabarindonesia