Senin, Agustus 06, 2012

Hati-hati, ada 83 akun Palsu Facebook

Ternyata Facebook memiliki puluhan juta akun palsu. Pemilik akun palsu pada jejaring sosial ini tercatat mencapai 83 juta akun.

Dalam laporan yang diterbitkan pekan ini, Facebook mengatakan 8,7% dari 955 juta pengguna aktifnya kemungkinan besar adalah palsu. Perkiraan itu muncul di tengah keprihatinan soal nilai pasaran perusahaan itu. 


Secara total, pihak Facebook mengatakan bahwa terdapat 83,09 juta akun palsu yang terbagi dalam tiga kategori.

Kategori pertama yang merupakan kelompok terbesar adalah yang disebut "palsu" yang para pengguna tetap mempertahankan akun lain sebagai tambahan.

Katagori kedua disebut user-misclassifiedatau pengguna yang menciptakan profil untuk bisnisonline shopping, organisasi atau bukan manusia seperti untuk binatang peliharaan.

Sedangkan kategori terakhir disebut 'undesireable' atau tidak diinginkan dan melanggar persyaratan yang telah ditetapkan Facebook. Akun ini digunakan untuk mengirim pesan sampah atau isi lain.
sumber : inilah

Minggu, Februari 05, 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir




  • Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  • Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  • Badan Layanan Umum Daerah
  • Lain-lain
    1. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan
    2. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan
    3. Perda Kabupaten Rokan hilir Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan
    4. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Kepenghuluan
    5. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan
    6. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan
    7. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Dengan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Pedamaran I (Satu) dan Pedamaran II (Dua) Tahun Anggaran 2008-2010
    8. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2011
    9. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
    10. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hilir
    11. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir
    12. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
    13. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
    14. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
    15. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembetukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
    16. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
    17. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Investasi Kabupaten Rokan Hilir
    18. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
    19. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rokan Hilir
    20. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
    21. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
    22. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir
    23. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir
    24. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Transmigrasi
    25. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni budaya dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
    26. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir
    27. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
    28. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir
    29. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir
    30. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir
    31. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hilir
    32. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Rokan Hilir
    33. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir
    34. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir
    35. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir
    36. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Rokan Hilir
    37. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir
    38. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012
    39. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2005
    40. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Rokan Hilir
    41. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001-2005
    42. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Rokan Hilir
    43. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
    44. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    45. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    46. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
    47. Perda Kabupaten Rokan Hilir nomor 20 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kabupaten Rokan Hilir
    48. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Selasa, Desember 27, 2011

Kesebelasan IPR Komisariat Rokan Hilir Yogyakarta Sukses Mengakhiri Turnament Football




Kesebelasan tuan rumah sebagai penyelenggara turnamen Rohil Cup 2011 berhasil meraih juara tiga setelah mengalahkan kesebelasan Inhu dengan skor telak 6-0. Sedangkan Tim Natuna FC berhasil menggondol trophy juara satu beserta uang pembinaan kemudian sebagai juara kedua Kampar FC. Pertandingan cabang olah raga sepakbola antar komisariat Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY) se-Riau dan Kepulauan Riau itu berlangsung sejak tanggal 5 Desember hingga 25 Desember 2011 Minggu Kemaren. Demikian dikatakan oleh Abdul Muluk kepada KABARROHIL ketika dihubungi, Senin (26/12) kemaren.








“Tim kesebelasan Rohil berhasil mengalahkan tim Inhu dengan skor 6-0 dan berhasil meraih juara tiga. Sebelumnya tim Rohil dikalahkan oleh Tim Natuna ,”ujar Abdul Muluk.






Dikatakannya capaian ini merupakan hasil maksimal dari Tim Kesebelasan Rohil yang berjuang untuk mengharumkan nama daerah Rokan Hilir. Dia mengatakan bahwa dirinya merasa bangga atas capaian Tim kesebelasan Rokan Hilir tersebut yang berhasil lolos dalam tiga besar. Meskinpun, disebutnya penyelenggaraan pertandingan ini mulai digelar lagi pada tahun ini. Dia menerangkan bahwa pertandingan ini juga pernah digelar oleh pengurus Ikatan pelajar Riau Yogjakarta (IPRY) pada empat tahun silam (2007,red).






Sedangkan ketua Panitia penyelenggara Zulfahmi ketika dihubungi KABARROHILmengatakan sangat bangga atas sukses dan amannya pertandingan yang diikuti oleh 16 kesebelasan dengan terbagi empat pool itu. Hal ini, disebutnya merupakan ajang silaturahmi besar bagi putera Riau dan Kepri di perantauan. Dijelaskannya pertandingan tersebut di gelar di Lapangan TNI Batalyon 403 jalan kaliurang km 7 Yogjakarta.






“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Batalyon 403 karena kerjasamanya diperbolehkan menggunakan lapangan sepakbola jalan kaliurang Km 7 untuk menggelar turnamen Rohil Cup 2011 ini. Begitu juga kepada IPRY Rohil yang ikut juga bekerja dalam mensukseskan tournament ini,’ujar Pahmi sebutan akrab panggillannya.






Dia menerangkan bahwa dana anggaran pembiayaan hingga terselenggarakannya tournament ini, disebutnya atas kerjasama panitia dan anggota IPRY Komisariat Rohil yang berhasil menggalang dana dari pelbagai pihak. Bantuan dana tersebut, ditambahkannya ada dari partisipasi para Alumni, dari bantuan anggota DPRD Rohil dan sponsor yang tidak mengikat.






Menjawab KABARROHIL, Dia menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membantu secara umum melalui dana operasional tahun 2011 yang dikucurkan melalui ketua umum IPRY komisariat Rokan Hilir, Dodi Sumardi. Disebutnya ketua Umum IPRY Komisariat tersebut sekarang masih berada di kota Bagansiapiapi.






“Kepada pihak-pihak yang sudah membantu terselenggaranya tournament ini baik secara moril maupun material kami mengucapkan banyak terima kasih,”tuturnya.






Dia juga mengatakan setelah menyelenggara ivent ini, para pengurus IPRY komisariat Rokan Hilir akan melaksanakan pelbagai kegiatan sebagai agenda pengurus periode 2011-2012. Kegiatan tersebut direncanakan menggelar Diskusi panel, Training management Organisasi sekaligus makrab bersama mahasiswa baru Rokan Hilir yang tersebar di kota Yogjakarta.






Dalam kesempatan ini, Zulfahmi mengharapkan dukungan dari pemerintah Rokan Hilir agar dapat terselenggarakannya kegiatan-kegiatan IPRY komisariat Rokan Hilir selanjutnya.






“Sebagai pengurus IPRY komisariat Rokan Hilir mengharapkan kegiatan pengembangan minat bakat dan kreatifitas mahasiswa Rokan Hilir di Yogjakarta yang merupakan kegiatan positif mendapat dukungan dan bantuan dari Pemkab Rokan Hilir,”tandasnya.






sumber : kabarrohil

Izin HTI dari MenHut, Di tolak oleh Bupati Rokan Hilir


Pekanbaru - Bentuk kesewenangan Pemerintah Pusat lewat Menteri Kehutanan dengan mengeluarkan izin Hutan Tanaman Industri mulai mendapat penentangan. Bupati Rokan Hilir (Rohil), Anas Maamun, dengan tegas menolak konsesi HTI di wilayahnya.

"Izin konsesi HTI yang dikelurkan pemerintah pusat itu di tempat kami ini tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Saya tidak mungkin membela perusahaan yang datang belakangan," kata Anas kepada wartawan, Rabu (7/07/2010).

Bentuk penolakan itu, kata Anas, sudah dia sampaikan dalam bentuk surat kepada Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan serta ke DPRD Riau, dan Gubernur Riau. Pemkab Rohil ini dengan tegas menolak konsesi HTI yang dikelola PT Sumatera Riang Lestari (SRL) yang akan menyuplai bahan baku kertas ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

"Kami menilai dalam perizinan HTI PT� SRL di tempat kami banyak terdapat kejanggalan. Mengingat izin yang diberikan Menhut itu justru tumpang tindih dengan lahan masyarakat," kata Anas.

Anas menjelaskan, PT SRL di wilayahnya mendapat izin seluas 42.320 hektar yang berada di Kecamatan Bangko, Bangko Pusaka, Kubu, dan Bagan Sinembah. Izin HTI yang dikeluarkan pemerintah pusat itu, justru mengancam kehidupan ekonomi masyarakat lokal.

"Saya sudah intruksikan kepada seluruh jajaran sampai tingkat desa jangan memberikan pelayanan administrasi kepada PT SRL. Kita minta pemerintah pusat untuk mencabut kembali izin tersebut di Rohil," kata Anas.

Sementara itu, Manager PT SRL, Aprizon Ponggok ketika dikonfirmasi detikcom menyebut, bahwa perusahaannya telah mendapat izin HTI dari departemen Kehutanan melalui SK 208/Menhut-II/2007 silam. Menurutnya Kementrian Kehutanan juga telah mengeluarkan izin tebang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2009. Namun� kegiatan tersebut belum bisa terealisasi.

"Kita aneh saja Bupati menolak keberadaan perusahaan dengan menyebut tumpang tindih dengan perkebunana sawit milik masyarakat. Padahal, kewenangan pengelolaan hutan ada di Menhut. Tapi mengapa justru Bupati Rohil memberikan izin kebun sawit di tengah hutan. Inikan juga salah," kata Aprizon.


sumber : detiknet

Jumat, Agustus 19, 2011

RLH di Sinoboi, mengantarkan Mantan KUA Jadi Tersangka


Setelah sekian lama melakukan penyelidikan dan penyidikan akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir menetapkan dua tersangka dalam kasus 50 unit Rumah Layak Huni (RLH) yang bermasalah di Kecamatan Sinaboi. Kedua tersangka tersebut, masing-masing adalah Za (35), mantan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sinaboi yang bertindak sebagai sub kontraktor dan RA (32), yang bertindak sebagai pelaksanaan lapangan proyek tersebut. Kedua tersangka awalnya dipanggil pihak Kejari dan dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin (15/8) sekitar pukul 10.00 Wib kemarin. Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan dan terbukti telah merugikan negara, akhirnya kedua pria itu ditetapkan sebagai tersangka pada sore harinya. Bahkan, malam itu juga keduanya dititipkan ke Lapas sambil menunggu proses persidangan berlangsung.

‘’Penyidikan kasus ini kita mulai sejak 28 Juli 2011 dan?surat pemanggilan kita layangkan pada 11 Agustus. Dari lima?orang saksi yang kita periksa hanya dua tersangkalah yang?memenuhi unsur melakukan tindak pidana korupsi. Untuk sementara keduanya kita lakukan penahanan dan tidak?tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya,’’ kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rokanhilir, I Made Sudarmawan SH MH yang dikonfirmasikan melalui Kasi Intelijen Fajar Syahputra SH kemarin.Selama melakukan pemeriksaan, lanjutnya lagi, pihaknya juga telah dibantu oleh saksi ahli dari Dinas Cipta Karya. Dari situlah diketahui berapa kerugian negara.?Namun, Fajar belum bisa menjelaskan secara rinci jumlah?kerugian tersebut karena pada saat bersamaan dirinya sedang sibuk menggiring dua tersangka untuk dititipkan ke Lapas.Tidak begitu ketat memang pengawalan yang mereka lakukan terhadap kedua tersangka. Selain Kasi Intelijen, juga ada Kasi Pidsus Ristopo Semedi SH dan dua staf yaitu Doni dan Yoyok. Setelah selesai melaksanakan salat maghrib dan berbuka bersama dengan para tersangka di ruang?pemeriksaan. Selanjutnya dengan mobil Kijang Innova hitam berplat merah BM 1096 PP kedua tersangka dibawa ke Lapas sekitar pukul 19.50 WIB.‘’Status keduanya masih tahanan penyidik kejaksaan selama 20 hari, jika penyikanan belum selesai akan ada penambahan waktu penahanan. Kita yakin mereka tidak akan?mau menanggung akibatnya sendiri dan segera buka mulut?tentang keterlibatan yang lainnya sehingga ada kemungkinan?tersangkanya bertambah,’’ ucap Fajar.Dijelaskan Fajar, proyek pengerjaan rumah layak huni tersebut berlangsung sejak tahun 2008 silam. Anehnya, Za?yang saat itu tercatar sebagai KUA Sinabo bisa ikut andil dalam pengerjaan proyek. Bahkan jelas-jelas menjadi sub?kontraktor dalam proses itu. Za juga bekerja sama dengan?RA, rekannya sesama satu perguruan tinggi. Dalam proyek ini RA bertindak sebagai pelaksana pelaksanan?yang hanya mengantongi surat dari penghulu. RA bisa dipercaya, karena selain warga Sinaboi juga dari Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Tanpa pengalaman mereka mengerjakan proyek senilai Rp?3,598 M tersebut yang dilaksanakan dalam dua tahap. Diduga karena terlalu banyak mengeruk keuntungan sehingga pengerjaan tidak sesuai bestek. Bahkan dari 50 unit rumah yang telah selesai hanya beberapa unit saja yang benar-benar layak dihuni.Kenyataan itu tentunya membuat Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun geram lalu memerintahkan pihak terkait untuk segera melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku korupsi tersebut. Sejak itulah kasus itu diselidiki hingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (15/8)?malam.Sementara kedua tersangka yang dijumpai wartawan di ruang Kejari Rokan Hilir hingga Lapas tetap enggan berkemontar. Keduanya tampak malu dan sedih setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, yang paling terlihat lemas yaitu tersangka mantan KUA. Setiap ditanya ia selalu menjawab pitam (pusing kepala yang berlebihan,red).Sepatah kata pun ia tidak mau memberikan jawaban saat ditanya wartawan. Bahkan ketika hendak dibawa ke Lapas ia kerap digendeng sang istri yang begitu khawatir suaminya tumbang.Sama halnya dengan RA, pria berkaca mata ini tetap saja tidak mau berkomentar dan beberapa kali ia berusaha menghindari jepretan kamera wartawan yang hendak mengabadikan fotonya di media massa. Matanya tampak berlinang ketika melihat dan harus menjalani suasana ramadan di dalam Lapas. 
Sumber : dumaipos

H.Suyatno sebagai inspektur Upacara 17 Agustus di Rohil

Persoalan anak bangsa merupakan persoalan bersama. Kita lahir memang berbeda namun daerah negeri ini tidak pernah untuk dibeda-bedakan. Bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam kemajuan baik berbangsa maupun berdemokrasi namun kekurangan masih saja ada, Hal ini patut diakui. Demikian ditegaskan oleh wabup H.Suyatno dalam sambutan Gubri yang dibacakannya pada saat upacara 17 Agustus 2011 di halaman kantor Bupati jalan Merdeka bagansiapiapi, Rabu (17/8). Wabup H.Suyatno selaku inspektur Upacara (Irup) pada upaara ini. Hadir saat itu seluruh kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh SKPD dilingkungan pemdakab Rohil dan taruna IPDN dalam melakukan praktek lapangan.

“Sebagai anak negeri dan anak bangsa, kita tidak boleh mundur kebelakang,”ujarnya.

Diterangkannya bahwa provinsi Riau akan menjadi negeri yang berkembang dari pelbagai sektor. Karena membangun negeri merupakan tanggung-jawab bersama. Oleh sebab itu diharapkannya untuk merajut kebersamaan.

“Mari kita berkomitmen untuk mengisi kemerdekaan dengan berdasarkan empat pilar,”pungkasnya.

Disisi lain wabup H.Suyatno sangat berterima kasih kepada taruna IPDN yang pada hari ini mengakhiri praktek lapangan yang kemudian kembali lagi ke kampus IPDN. Diharapkannya para Taruna IPDN dapat mengambil pengalaman kerja lapangan ini untuk melakukan tugas dimasa mendatang.

“Selama dilapangan mungkin sudah mendapatkan pengalaman sehingga pengalaman itu dapat kita kembangkan dan kita terapkan dikemudian kelak,”katanya. sumber : kabarrohil

Rabu, Agustus 17, 2011

Ketua PWI Rohil Harry Muryadi Akhirnya Dilantik


Pekanbaru (riauoke.com) Muryadi, Ketua Terpilih PWI cabang Rokan Hilir, akhirnya dilantik di aula PWI Riau di Jalan Sumatera, Pekanbaru, Kamis (20/7/2011) oleh Ketua PWI Riau H Dheni Kurnia.


Muryadi telah terpilih sejak tujuh bulan lalu dalam muscab luar biasa PWI di Bagansiapiapi bebarap waktu lalu. Karena  kendala teknis, ia baru dapat dilantik hari ini. Tampak hadir para pengurus PWI Cabang Riau, para pimpinan Media dan beberapa wartawan dari Rokan Hilir pada acara yang berlangsung aman dan lancar itu.

Muryadi mengatakan, ia akan menjalankan amanah sebagai ketua PWI Rokan Hilir dengan sebaik-baiknya hingga habis masa jabatannya kelak.

PWI Perwakilan Rokan Hilir merupakan PWI perwakilan tertua di Riau,  dan dibawah kepemimpinan Muryadi PWI di Bagan siapi-api harus dibesarkan, Ujar Ketua PWI H Dheni Kurnia, ” Kita dari PWI Cabang siap mem back-up agar PWI Rohil maju dan berkembang dengan baik, ujar Dheni. sumber : riauoke

Bupati H.Annas Maamun Pimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI ke-66


Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) H.Annas Maamun meyakini pembangunan daerah Rokan Hilir menjadi lebih baik dan bagus dimasa-masa kedepan. Terutama dimasa periode kedua kepemimpinannya bersama wabup H.Suyatno dengan program jangka pendek dan program jangka panjang didalam pemerataan pembangunan disegala bidang untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten Rokan Hilir. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Annas di arena taman budaya jalan kecamatan batu enam bagansiapiapi, Rabu (17/8). 


Kepada KABARROHIL ketika ditemui seusai upacara detik-detik proklamasi tersebut, Dirinya merasa optimis kemiskinan di daerah Rokan Hilir dapat dientaskan dengan meningkatkan incom perkapita keluarga sehingga masyarakat Rohil yang bertaraf miskin sekira lebih kurang masih 5 persen pada saat ini menjadi semakin mengecil lagi. Dikatakannya dirinya tidak menafikkan untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan tentunya belum bisa terpenuhi. Karena menurutnya di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris saja kemiskinan masih juga ada. Jelasnya, sebut orang nomor satu di Rohil ini mengatakan bahwa pengentaskan kemiskinan tersebut melalui program bimbingan dan menyediakan sarana dan prasarana rumah layak huni bagi masyarakat miskin beserta tanaman pokok buah, dan tanaman obat serta kolam ikan untuk memanfaatkan halaman rumahnya. “Pada periode kedua ini kita memprogramkan pembangunan rumah layak huni khusus bagi masyarakat miskin. Selain rumah layak huni juga memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan membantu bibit tanaman buah dan tanaman obat serta di belakang rumah layak huni tersebut di programkan sarana dan prasarana kolam ikan. Dengan program ini kita optimis masyarakat miskin dapat terbantu dalam meningkatkan taraf kehidupannya sehingga dalam periode kedua ini kemiskinan di Rokan Hilir dapat dientaskan,”tuturnya. Disisi lain orang nomor satu di Rohil ini menegaskan didalam hidup berdemokrasi ini kita harus sama-sama menjaga kesatuan dan persatuan bangsa untuk membangun daerah secara bersama-sama. Meskinpun diterangkan Bupati Annas dalam jalur yang berbeda-beda seperti dengan jalur membuat dan merancang program pembangunan daerah dan dengan jalur mengkritik pemerintah yang dirasa salah dengan disertai memberikan landasan penjelasan dan keterangan yang benar. Ditambahkannya semangat juang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dengan semangat kebersamaan dan rasa persatuan serta kesatuan bangsa patut kita tauladani untuk mengisi kemerdekaan pada saat ini. Sehigga daerah Kabupaten Rokan Hilir lebih maju tentunya provinsi Riau maju dan Indonesia juga maju. “Mari kita sama-sama membangun daerah kita ini agar semakin lebih maju lagi. Mengkritik yang salah itu hal yang biasa jika diberikan keterangan yang benar. Jangan asal mengkritik namun tidak bisa memberikan bagaimana yang benar itu,’pungkasnya. sumber kabarrohil

Wakil Bupati Rohil Lantik Dua Puluh Tujuh Pejabat Eselon II dan III







Wabup H.Suyatno mengaharapkan kepada aparatur di pemerintahan kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dapat melaksanakan amanah yang diemban sehingga membawa kearah yang lebih maju lagi didalam menyelesaikan tahapan-tahapan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir. Hal tersebut ditegaskan oleh Wabup H.Suyatno ketika acara pelantikan pejabat eselon II dan Pejabat eselon III di lingkungan Pemdakab Rokan Hilir yang digelar di lantai IV kantor Bupati jalan merdeka Bagansiapiapi, Sabtu (6/8).








Hadir dalam acara pelantikan 27 pejabat tersebut ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, plt sekdakab Rohil H.Syamsuddin,SH dan sebahagian kepala dinas serta badan dan kantor. 20 pejabat Eselon II yang dilantik oleh wabup H.Suyatno antara lain Asisten Bidang ekonomi pembangunan Drs..Herman Tambusai dimutasi menjadi asisten bidang pemerintahan. Kadis Cipta karya dan tata ruang Ir.Amiruddin di mutasi menjadi Asisten bidang ekonomi pembangunan. Kadis koprasi dan UKM H.Ahmad Hasni,SH,Msi di mutasi menjadi asisten kesra. Kabag Tapem Roy Azlan,AP dipromosikan menjadi pjb Sekretaris DPRD Rohil (Sekwan) sedangkan Sekwan Hamzah,S.Sos. dimutasi menjabat Kabad Ketahanan pangan. Ferry H.Parya yang baru saja menjabat Kadisperindag dimutasi menjabat ka.Bapemas. Staff ahli Syukur Rambah,S.sos dimutasi menjabat Ka.Bad Kesbangpolinmas. Asisten bidang tata pemerintahan Drs H.Syafrudin Masri dimutasi menjabat Ka.Penanaman Modal. Sedangkan Jon Syafrindow mantan ka.penanaman modal di mutasi menjabat kadis koperasi dan UKM. Kadis perkebunan Syafrudin,Amp dimutasi menjabat Kadis Cipta karya dan tata ruang. Kabad Kesbangpolinmas Drs H.Ahmad Kurnia dimutasi menjabat Kadisperindag. Kadis perikanan dan kelautan H.M Rusli Syarief,S.Sos dimutasi menjabat Kadisnaker. Sedangkan Kadis kehutanan Tugiman marto,SH dimutasi menjabat Kadis perkebunan. Staff ahli Ir.Amrizal dimutasi menjabat Kadis Perikanan dan kelautan. Staff ahli Ir Azwir dimutasi menjabat Kadis kehutanan. Sedangkan camat bagan Sinembah Suwandi,S.sos dipromosikan menjadi Pjb Kadis Pasar, kebersihan dan pertamanan. Kadisnaker HM Arsyad,S.sos dimutasi menjadi staff ahli bidang pemerintahan. Ka. Bapemas Drs Zulkarnaen juga dimutasi menjadi staff ahli. Asisten kesra H.Poniran Arup,SH,MH dimutasi menjadi staff ahli. Kadis pertanian dan peternakan H.Bachtiar,ST dimutasi juga menjadi staff ahli.Sedangkan 7 (tujuh) pejabat eselon III yang ikut juga dilantik wabup diantaranya. Kabid Pemberdayaan Dispora Ahmad Azlan,S.sos menjabat kabag tata pemerintahan sekdakab Rohil. Kabag organisasi Muzakkar,Amp dimutasi menjabat kabag umum sekdakab Rohil. Kabid tekhnik Nazaruddin,S.sos,Msi dimutasi menjadi Pj. Kabag Organisasi sekdakab Rohil. Kakan Arsip dan perpustakaan Drs.H.Kaharuddin dimutasi menjabat sekretaris pendidikan. Sedangkan kabag umum Misnawati dmutasi menjabat kakantor Arsip dan perpustakaan. Sekretaris pendidikan Drs Khairul Azam dimutasi menjabat Kabid kurikulum disdik dan Kabid kurikulum Drs Jamaris dimutasi menjabat kabid pemberdayaan di Dispora. “Mudah-mudahan dengan pelantikan ini dapat membawa angin segar untuk menyelesaikan tahapan-tahapan sesuai arah visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir,”tutur wabup dalam sambutannya.Dikatakan oleh orang nomor dua di Pemerintahan Rohil ini dalam menjalankan pembangunan daerah Rokan Hilir kedepan masih banyak tugas yang harus diselesaikan terutama tentang tapal batas wilayah. Untuk itu diharapkan kepada Asisten I bidang tata pemerintahan dapat menyelesaikannya dengan tindakan tegas.Kemudian itu, sebut wabup H.Suyatno banyak pembangunan yang sudah selesai namun belum diresmikan oleh sebab tidak sejalannya fasilitas sarana dan prasarana sehingga tidak dapat dipergunakan. Oleh sebab itu dikatakan wabup kedepan jika membangun sarana harus sejalan dengan fasilitas jalan sehingga begitu selesai sudah bisa di resmikan untuk ditempati. Dalam kesempatan itu juga wabup Suyatno menegaskan bahwa acara pelantikan masih tetap berlangsung pada Pemerintahan Rokan Hilir jilid II ini.“Pelantikan ini merupakan putaran pertama pemerintahan Rokan Hilir jilid II. Nanti kedepan masih ada lagi putaran selanjutnya. Oleh sebab itu pegang amanah yang diemban ini dengan baik dan laksanakan tugas sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab,”pungkas H.Suyatno. Sumber kabarrohil.

Malam Renungan Suci Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Bagansiapiapi


Renungan malam di gelar di taman makam pahlawan kusuma bhakti jalan Utama bagansiapiapi, (16/8). Renungan malam hari kemerdekaan tersebut untuk memperingati jasa para pahlawan kemerdekaan. Ditaman makam pahlawan kusuma bhakti telah dimakamkan beberapa pejuang kemerdekaan republik Indonesia. Acara renungan malam dengan penerangan api obor itu berlangsung hikmat. Acara itu juga dilihat oleh masyarakat setempat. 

Inspektur acara renungan malam itu ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan. Hadir dalam renungan suci para pahlawan kemerdekaan tersebut Bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun, wabup H.Suyatno, kapolres Rohil AKBP Bambang Soedarmadji,Sik, Kepala kejari Bagansiapiapi Rohil, beberapa anggota DPRD Rohil, beberapa kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil, pasukan kepolisian, pasukan TNI ABRI, pramuka, dan Satpol PP. Ditemui KABARROHIL, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan menegaskan bahwa renungan suci ini di gelar untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwanya untuk bangsa dan negara. “Telah dimakamkan beberapa pahlawan pejuang kemerdekaan republik Indonesia di taman makam pahlawan kusuma Bhakti ini. Kita menyelenggarakan renungan suci di malam kemerdekaan ini untuk mengenang jasa para pahlawan tersebut,”tandasnya. sumber : kabarrohil

Sabtu, Januari 29, 2011

Rokan Hilir Akan Dijadikan Kota Minapolitan


Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.

Minapolitan terdiri dari kata mina yang berarti ikan dan kata politian (polis) yang berarti kota. Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Dengan kata lain Minapolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan  dan lain-lain.

Sebagai program lima tahun kedepan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun kawasan minapolitan (kawasan produksi kelautan dan perikanan yang terintegrasi) di 28 kabupaten sebagai pilot project untuk meningkatkan produksi perikanan di Indonesia.”Pada tahap awal akan dibangun di 28 kabupaten, dan nanti apabila proyek itu berhasil, pembangunannya akan diperluas ke daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia.
Tujuan program Minapolitan ada tiga tujuan utama yakni pertama, meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas. Kedua, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang adil dan merata. Ketiga, mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya strategi pengembangan Minapolitan dapat memacu percepatan pertumbuhan dan pengembangan sektor perikanan dimasa yang akan datang,
Dalam rangka untuk mengembalikan kejayaan Rokan Hilir di sektor perikanan seperti masa lalu, Menteri Perinkanan dan Kelautan Fadel Muhammad dalam kunjungannya ke Rokan Hilir mengatakan akan menjadikan Kabupaten Rokan Hilir, Riau sebagai salah satu kawasan minapolitan untuk mendongkrak produksi perikanan setempat.

Tujuan pengembangan kawasan minapolitan adalah untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan pertanian, terutama perikanan sebagai kegiatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun persyaratan suatu kawasan dapat dijadikan kawasan Minapolitan adalah sebagai berikut :
  1. Memiliki sumber daya lahan/perairan yang sesuai untuk pengembangan komoditas perikanan.
  2. Memiliki berbagai sarana dan prasarana minabisnis yang memadai.
  3. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai seperti transportasi , jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.
  4. Memiliki sarana dan dan prasarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai seprti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan lain-lain.
  5. Kelestarian lingkungan hidup, baik kelestarian sumberdaya alam,   kelestarian sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin
Penetapan kawasan Minapolitan oleh Menteri Kelautan Perikanan RI tersebut merupakan kebijakan nasional dimana pembangunan perikanan kedepan harus berintegrasi sehingga produksi perikanan meningkat dan kesejahteraan pengusaha perikanan juga meningkat.

Konsep minapolitan yang diusun Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memfokuskan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir dalam sebuah kawasan..

“Pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan bisa digerakkan melalui konsep minapolitan,” kata SBY pada pembacaan Nota Keuangan Tahun 2010 dalam sidang paripurna DPR di Jakarta, Senin (16/8).
Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2011 Rp 4,7 triliun, naik dari tahun ini Rp 3,1 triliun. Lewat alokasi anggaran yang kian meningkat itu, kata SBY, pengembangan sektor kelautan dan petikan diharapkan lebih berkualitas.

“Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, sektor ini juga menjadi mendapat perhatian pemerintah,” kata Yudhoyono.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, pengembangan kawasan berkonsep minapolitan memfokuskan perhatian pada aspek wilayah. Di sebuah wilayah bisa dikembangkan sebuah industri kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.

Pendekatan dalam konsep minapolitan, kata Fadel, menganut prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.
Mengingat pengembangan kawasan minapolitan berada di daerah, kata Fadel, pemerintah mensyaratkan enam hal pokok antara lain, adanya rencana strategis (rentra) dan .alokasi APBD dan tata ruang.

Sistem mata rantai produksi hulu dan hilir seperti lahan budidaya dan pelabuhan perikanan. Tersedia fasilitas pendukung seperti keberadaan sarana dan prasarana seperti jalan, pengairan serta listrik.

Menurut Fadel, jika persyaratan tersebut dipenuhi pengembangan minapolitan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan atau masyarakat nelayan di pesisir.

Untuk membangun konsep minapolitan di Rokan Hilir, Fadel menyebutkan tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu pemetaan potensi, komunitas pembudi daya serta lokasi pertambakan ikan.

Program untuk membuat kawasan minapolitan di 28 kabupaten itu direncanakan akan didanai melalui anggaran APBN-Perubahan 2010, yang saat ini pembahasannya masih dalam pembahasan di DPR.Setelah anggarannya ditetapkan dan ke luar, baru akan kami akan menentukan daerah-daerah untuk lokasi pembangunan minapolilan itu.” ucap Fadel.Ia menjelaskan, sudah banyak daerah yang mengajukan surat ke KKP dan meminta agar daerahnya menjadi lokasi pembangunan kawasan minapolitan.
sumber : Bps

Rabu, September 08, 2010

Diskusi Berkala (Geliat Lima Tahun Rokan Hilir)

Menjelang helat Akbar politik Kabupaten Rokan Hilir, saya mengajak rekan dan teman teman semua untuk memberikan sedikit afresiasinya, dengan pemikiran yang jernih memotret apa yang telah dihasilkan daerah ini selama lima tahun perjalannnya, minimal hasil diskusi ini dapat menjadi sebuah pemikiran bersama untuk Rokan Hilir kedepan bagi pemimpin baru nantinya.

Namun tanpa mengurangi rasa hormat, sebaiknya diskusi kali ini akan diawali dengan prolog tentang beberapa agenda yang kita anggap penting untuk didiskusikan, Pertama, Pembangunan bidang ke Pemudaan, Kedua, Pembangunan bidang Struktur dan Infra struktur, tiga Pembangunan bidang Agama dan Budaya, Empat Pembangunan bidang Pendidikan, dan Kelima pembangunan bidang ekonomi masyarakat.

Prolog Diskusi
  1. Pembangunan Kepemudaan
Berbicara masalah pemuda maka tidak lepas bicara tentang masa depan bangsa, hal ini tidak dapat dipungkiri, sejarah telah membuktikan akan hal itu, yang dimulai dengan gerakan Bung Tomo (yang kita kenal dengan angkatan tahun 20 an), sampai pada gerakan 98 dengan munculnya Reformasi juga dikomando para pemuda yang bergabung dalam gerakan teman-teman Mahasiswa.

Dengan rentang sejarah ini, agaknya mengedepankan pembangunan pemuda disatu daerah sangatlah penting, artinya bidang ini sama dengan mempersiapkan masa dengan sebuah daerah yang lebih baik, inilah yang ingin kita diskusikan pada diskusi seri pertama, sejauh mana pemerintahan H. Annas Ma'amun selama ini melakukan pembinaan dan pembangunan dibidang kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan rasanya tidak cukup hanya dengan memberikan dana suntikan, tanpa memberikan peluang yang sama untuk membangun daerah, selama ini Akses pembangunan bidang kepemudaan baik melalui wadah berhimpun KNPI dan OKP nasional dan Lokal baru setakat santuanan dana, belum mengarah pada program-program pembinaan generasi muda secara menyeluruh, seperti pelatihan-pelatihan kepemimpinan pemuda yang dapat menjadi bekal bagi kader kader pemuda yang lebih baik kedepan tentunya.

Sisi lain, dengan pola santunan inipun menjadikan hampir semua wadah kepemudaan menjadi lembaga yang kurang mandiri atau lebih tragisnya hanya menjadi forum bersama saja, sehingga ideologi pembangunan bagi pemuda tidak tertanam dengan baik, hal ini dapat kita lihat setiap kegiatan kenegaraan pemuda hanya dijadikan peserta serimonial belaka, tanpa melakukan dialog yang dapat menjadikan mereka sebagai pelaku dari pembangunan itu sendiri. Dan tentu saja OKP hanya menjadi wadah pengembira belaka.

Tentu saja hal ini perlu menjadi pikiran kita bersama, dalam perjalanan Kabupaten Rokan Hilir yang telah berumur 11 tahun Gerakan pemuda masih berjalan ditempat kalau tidak dapat dikatakan mati suri sama sekali, sangat wajar kedepan Pemuda dapat menjadi lokomotif dari pembangunan Rokan Hilir yang lagi digalakkan oleh Pemerintah daerah, semoga...!

ditulis oleh : Mardhiah Abwar

Jumat, Februari 26, 2010

Polda Riau Terjunkan Forensik ke Rohil


Kamis, 25/02/2010 23:52 WIB

Menguak Tabir Kematian Perawan Desa

BAGANSIAPIAPI-Kematian perawan desa, Mardiana (21) gadis kembang Desa Labuhan Tangga Besar Hulu Kec Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, akhirnya diusut tuntas. Tim Biddokkes Polda Riau dan Dedi Afandi,Sp.F (dokter forensik) membongkar mayat Mardiana di lahan perkuburan muslim, Kamis (25/2/2010).

Keinginan masyarakat agar otopsi mayat pertama sekali dilakukan di Rohil tersebut dapat menguak tabir kematiannya. Tampak dilokasi perkuburan, Hasanuddin Penghulu Labuhan Tangga Besar Hulu, H Syafri Yunan alias H Peli anggota Komisi I DPRD Rohil, Muslim dari pihak LSM, Sutejo SH dari LBH Amanat Rokan, Aparat dari Polres Rohil dan Polsek Bangko yang mengawasi proses otopsi, tokoh masyarakat yang mengikuti prosesi penggalian kubur dan pengangkatan mayat tersebut untuk diperiksa oleh tim forensik Polda Riau.

Penghulu Labuhan Tangga Besar Hulu Hasanuddin, ketika ditemui mengatakan bahwa dengan adanya otopsi ini maka dapat ditarik benang merah penyebab kematian korban. Dikatakannya penggalian kubur dan membuat tempat dilaksanakannya pembedahan mayat tersebut atas partisipasi masyarakat dan keluarga korban, hingga pelaksanaan penguburannya kembali.

Sementara itu Mahdar (53) datuk dari korban menginginkan juga hal yang sama agar pihak forensik Polda Riau bertindak independen untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa penyebab kematian korban.

Ia menjelaskan, bahwa kematian korban yang dianggap tidak wajar karena mengeluarkan busa dari mulut dan hidung serta darah sehingga pihak keluarga menginginkan kasus tersebut diusut tuntas.

Dijelasakannya, pernah utusan saksi mendatangi keluarga korban agar kasus ini jangan dibeberkan ke publik dan minta diselesaikan secara damai kekeluargaan. "Pihak keluarga korban diminta mentarifkan harga jika kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan," ujar Mahdar kepada Potretnews.Com, Kamis (25/2/2010).

Sedangkan H Syafri Yunan atau biasa dipanggil H Peli anggota Komisi I DPRD Rohil yang diminta tanggapannya dilokasi mengatakan bahwa dengan hasil otopsi ini mudah-mudahan dapat menemukan sesuatu kebenaran oleh keluarga korban.

"Mudah-mudahan dengan hasil forensik membuat keluarga dan masyarakat menerimanya dengan lapang dada meskinpun apapun keputusannya. Kejadian ini (otopsi-red) merupakan yang pertama sekali terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Semoga dengan keputusan tersebut diterima dengan ikhlas dan juga semoga almarhumah dapat diterima disisi Nya," ujar H Peli.

H.Peli juga menginginkan agar pihak media memberitakan sesuai dengan apa yang disaksikan dilapangan. Ia mengharapkan juga, tim forensik ini dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

"Bila dianggap ada kekurangan saat dilakukan otopsi ini diharapkan pihak keluarga siap menerimanya. Kita hanya mengharap dapat mengungkap fakta yang sebenarnya terhadap kasus yang dicurigai oleh masyarakat ini," terangnya. Sedangkan Sutejo,SH dari LBH Amanat Rokan juga menginginkan hal yang sama agar kasus tersebut diusut secara tuntas sehingga tidak ada lagi alibi dari masyarakat tentang penyebab kematian perawan desa tersebut yang tidak terungkap.

"Kita minta hasil forensik Polri tentang kematian perawan desa ini dapat mengungkap motif penyebab kematian korban yang tiba-tiba tersebut. Sebab dengan hasil itu nanti jelas dapat diketahui penyebabnya. Karena dengan dasar itu pihak Polri akan dapat lebih maksimal mengungkap si pelaku yang diduga kuat melakukan perbuatan keji tersebut. Karena diduga si pelaku menggunakan sejenis psikotropika sehingga diduga korban overdosis,” ujar Sutejo yang diidampingi sekretarisnya Muslim.

Ia melanjutkan, pihak Polri dalam menangani kasus ini secara independen sehingga tidak terjadi diskriminasi. Dedi Afandi SpF dokter forensik yang menangani otopsi mayat tersebut mengatakan bahwa hasil dari forensik belum bisa diketahui karena harus dibawa dahulu ke laboratorium forensik di Jakarta dan akan ada pemberitahuan secara resmi yang dikirimkan ke Polsek Bangko. (Jaka)

sumber : Potretnews

Rabu, November 25, 2009

IT Hadir di Rokan Hilir

Melihat perkembangan IT semakin hari semakin Booming, tidak di sangkal lagi. Bahwa kebutuhan ITC ( Information Teknologi and Communication ) sudah menjadi Hal Biasa. Hampir semua segmen membutuhkan. Mulai anak TK, sekolah, Perguruan Tinggi, Pemerintah sampai Perusahan dan skrng sudah banyak bergerak di bidang UKM. Dengan tingginya kebutuhan tersebut. Maka Saya Beriniastif berkerjasama dengan Perusahan yang Bonafit dan sudah teruji kehebatannya yang berlokasi di Jakarta.

Tingginya Animo Masyarakat Indonesia dengan melek Dunia IT serta banyak website bermunculan baik yang gratisan mau bayar. Kebutuhan ketersediaan Web Hosting Maupun Domain akhir juga meningkat tinggi di perlukan. Memang banyak yang menyediakan Jasa Web Hosting di Internet tapi kita perlu memilih dari sekian Banyak.

Sebelum membeli domain maupun hosting sebaiknya di perhatikan support yang di sedikan oleh perusahan tersebut, seperti ketersediaan Custumer Service 24 jam, Bahasa Pemrograman yg tersedia seperti ASP & Mysql, CMS, Kapasitas Email, Kemudahan Upload data, Firewall , tersedianya Tool Promosi/iklan, dan tentu yang paling utama yakni Harga murah bukan berarti Kualitas jelek.

Salah satu Warnet di Rokan Hilir mencoba memberi support kebutuhan dunia web hosting dan domain. jika berminat mengetahui bisa di akses di www.rohilhostingcom


Kamis, Juli 09, 2009

Gaji Dokter di Rohil Dipangkas Rp 7,5 Juta

BAGAN SIAPIAPI (satuRiau) - Gaji Dokter (Dr) di Rumah Sakit Umum (RSU) Pratomo di Rokan Hilir dipangkas Pemkab Rohil dari Rp 20 juta, menjadi Rp 12,5 juta untuk dokter spesialis, dan dari Rp 5 juta menjadi Rp3 juta, untuk dokter umum. Pengurangan ini akibat terjadinya defisit anggaran APBD Rohil Tahun 2009.

"Pengurangangan gaji ini bukan saja dialami oleh dokter di RSU Dr. RM. Pratomo, akan tetapi juga dialami oleh semua istansi dan dinas yang ada di Pemkab Rohil. Khusus bagi Dokter, kita sudah memberikan kabar sebelumnya," ujar Direktur RSU Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi, Dahniar.S.Kep.Ns.M.Kes kepad wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/6/09) di Bagansiapiapi.

“Dokter spesialis yang sebelumnya mendapatkan gaji sebesar Rp 20 juta per bulan untuk kini menjadi Rp 12,5 juta. Sedangkan untuk dokter umum, yang sebelumnya mendapatkan gaji Rp 5 juta per bulan kini menjadi Rp 3 juta, dan jumlah itu sudah termasuk dengan tunjangan yang mereka dapatkan setiap bulanya," kata Dahniar.

SUmber : satuRiau

Situs Pemda Rokan Hilir di serang hacker

Beberapa hari ini situs Pemda Rokan hilir saat di buka akan menampilkan "Blank " dimana isinya suspended dan di alih link nya ke alamat http://webiihost.com/suspended.page/.
sampai saat ini belum ada tanda tanda serangan hacker maupun yang bertanggung jawab.

Menilik ke situs resmi milik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian yang beralamat di http://ditjentan.deptan.go.id sempat di serang hacker yang mengaku dari Malaysia. Sebagaimana di publikasi tanggal 5 Juli 2009 di situs populer

semua back up data yang ada di situs itu telah di Hapus. Selain itu situs tersebut menampilkan tiga bendera berwarna hitam purtih milik negara Kerajaan Monako, Polandia, dan Indonesia secara bergantian, dan diakhiri dengan tulisan : “proud to be Indonesian?”.

Penghancur situs juga tak lupa meninggalkan pesan kepada hacker Indonesia dengan menulis: “Jatim Crew, here we come. All DB Dropped, backup deleted! Sorry Admin”. Dan tak lupa menulis “We Dont Hate Indon but we hate Indon’s”.

H Sudarno Mahyudin: Pembina Wahidin Tidak Miliki Itikad Baik

BAGANSIAPIAPI-Koordinator Perguruan Wahidin H Sudarno Mahyudin menilai pihak- pihak yang mengklaim sebagai Ketua Pembina, Anggota Pengawas dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin di Bagansiapiapi tidak memiliki i’tikad baik untuk segera menyelesaikan masalah yang selama ini mendera Perguruan Wahidin demi kelangsungan Perguruan Wahidin dimasa yang akan datang, pernyataan ini terungkap dalam wawancara dengan para wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Sudarno menambahkan substansi dari permasalahan yang dialami oleh Perguruan Wahidin adalah akibat mengangkat pembina yang tidak sesuai dengan undang – undang yayasan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pembina Perguruan Wahidin yang ditunjuk ini berdasarkan kepatutan dan penilaian sepihak dan bukan berdasarkan undang – undang dan AD/ART Yayasan Wahidin sehingga menimbulkan masalah akhirnya.

”Padahal menurut undang – undang ada dua syarat yang sangat penting bagi penunjukan seorang menjadi pembina yayasan yakni orang yang memiliki dedikasi yang tinggi dan mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk yayasan yang digelutinya,” papar Sudarno.

Menurut Sudarno, pada umumnya mereka yang duduk sebagai pembina Perguruan Wahidin sekarang ini merupakan para pengusaha dan kurang memiliki pendidikan tinggi sehingga keputusan – keputusan yang diambil sering secara sepihak, mengangkangi undang – undang dan anggaran dasar yang telah mereka buat sendiri akibat karena mereka tidak memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

“Seharusnya para pembina itu mengayomi, menasehati, membuat program kerja dan mengevaluasi program kerja pengurus dan sekolah akan tetapi itu semua tidak mereka lakukan, sehingga secara tiba – tiba salah seorang dari pembina bernama Ang Tek Sing datang ke sekolah dan mengatakan sekolah dalam keadaan kacau, pengurus akan dibubarkan. Akibat dari pernyataan yang diutarakan oleh salah seorang pembina tersebut maka pengurus secara bulat tidak terima dan mengadu ke pengadilan untuk memohon keadilan. Dari dua kali persidangan di Pengadilan Negeri Rohil gugutan pengurus terhadap keputusan sepihak pembina dimenangkan oleh pengadilan. Adapun tuntutan pengurus yang dikabulkan oleh pengadilan yakni membatalkan pemecatan pengurus dan membatalkan pembubaran pengurus. Sedangkan menyangkut akte notaris bernomor 77 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh,SH di Jakarta dan akte notaris bernomor 44 yang dibuat oleh Notaris Movie Septarita,SH di Tanggerang dinyatakan belum berkekuatan hukum tetap, akibatnya sekarang ini proses hukum terhadap permasalahan ini menjadi status quo,” ujar Sudarno.

Selain itu, tambah Sudarno, kuat dugaan tidak selesainya permasalahan Perguruan Wahidin ini karena ada campur tangan dari pihak ketiga yang memiliki unsur persaingan usaha dan menjatuhkan Perguruan Wahidin agar anak tidak ada lagi anak – anak yang bersekolah di sini. (Jaka)

sumber : potretnews